Ketentuan Umum
1. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama. atau madrasah tsanawiyah.
2. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
PKL bertujuan untuk:
a. menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada Peserta Didik;
b. meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan
c. menyiapkan kemandirian Peserta Didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
PKL merupakan program pembelajaran:
a. inti kejuruan bagi Peserta Didik SMK/MAK;
b. keterampilan bagi Peserta Didik SMALB; dan
c. pilihan atau tambahan bagi Peserta Didik LKP.
Penyelenggaraan PKL
Umum
Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP melaksanakan PKL di dunia kerja. Dunia kerja meliputi:
a. dunia usaha;
b. dunia industri;
c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
d. instansi pemerintah; atau
e. lembaga lainnya.
Peserta Didik penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti PKL. Dunia kerja menyediakan akomodasi yang layak untuk pemenuhan kebutuhan ragam disabilitas Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Pemenuhan akomodasi yang layak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan PKL bagi Peserta Didik, SMK/MAK, SMALB, dan LKP bekerja sama dengan dunia kerja.
Penyelenggaraan PKL dapat dilakukan oleh satu atau beberapa:
a. SMK/MAK yang memiliki kompetensi keahlian yang sama;
b. SMALB yang memiliki program keterampilan yang sama; dan/atau
c. LKP yang memiliki program keterampilan yang sama.
Penyelenggaraan PKL bagi Peserta Didik dilaksanakan di dunia kerja di dalam dan/atau di luar negeri.
Penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring dan/atau daring. PKL yang dilaksanakan secara luring dilakukan dengan praktik pembelajaran secara langsung oleh Peserta Didik di dunia kerja. PKL yang dilaksanakan secara daring diperuntukkan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non-alam; atau
c. kondisi geografis.
Pelaksanaan PKL secara daring dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja.
Dalam hal penyelenggaraan PKL tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja, SMK/MAK, SMALB, dan LKP menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain sebagai pengganti PKL. Bentuk pembelajaran lain sebagai pengganti PKL dikoordinasikan dengan dunia kerja.
Bentuk pembelajaran lain dapat berupa:
a. kegiatan kewirausahaan sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh; dan/atau
b. pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja.
Tahapan PKL
PKL dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penilaian; dan
d. monitoring dan evaluasi.
Perencanaan
Perencanaan meliputi:
a. pemetaan kompetensi Peserta Didik;
b. penetapan lokasi PKL;
c. penetapan jangka waktu PKL;
d. pemetaan penempatan Peserta Didik sesuai kompetensi;
e. penetapan pembimbing PKL; dan
f. pembekalan Peserta Didik.
Perencanaan disusun dalam dokumen perencanaan PKL.
Pelaksanaan
Pelaksanaan meliputi:
a. penempatan Peserta Didik di dunia kerja sesuai kompetensi;
b. praktik kerja; dan
c. mentoring oleh pembimbing PKL dari dunia kerja.
Penilaian
Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat capaian kompetensi Peserta Didik yang meliputi aspek:
a. sikap;
b. pengetahuan; dan
c. keterampilan.
Penilaian dilakukan oleh pembimbing PKL dari dunia kerja.
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi meliputi:
a. monitoring terhadap pelaksanaan PKL; dan
b. evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaan PKL.
Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode PKL.
Sertifikasi
Peserta Didik yang telah menyelesaikan PKL diberikan sertifikat keikutsertaan PKL. Sertifikat keikutsertaan PKL ditandatangani oleh pimpinan dunia kerja. Selain sertifikat keikutsertaan PKL, Peserta Didik dapat diberikan sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fasilitas, dan Insentif
Dunia kerja memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada peserta PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dunia kerja dapat memberikan fasilitas dan/atau insentif kepada peserta PKL berupa:
a. transportasi dan akomodasi;
b. konsumsi;
c. uang saku; dan/atau
d. fasilitas dan insentif lainnya.
Pemberian fasilitas dan/atau insentif disesuaikan dengan kemampuan dunia kerja.
SUMBER RUJUKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI PESERTA DIDIK
0 comments:
Posting Komentar
Terima Kasih.