Kertas Kebijakan: Integrasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional

1. Imperatif Nasional: Mempersiapkan Indonesia Emas 2045 Melalui Keunggulan Digital

Di tengah persimpangan jalan antara bonus demografi dan disrupsi teknologi global, masa depan Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh satu faktor krusial: kemampuan kita untuk mentransformasi sumber daya manusia menjadi talenta digital berkelas dunia. Penguasaan teknologi digital, khususnya koding dan kecerdasan artifisial (KA), bukan lagi sekadar keunggulan kompetitif, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk kedaulatan dan kemajuan bangsa. Proposal kebijakan ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk merevitalisasi sistem pendidikan nasional, memastikan generasi mendatang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan merealisasikan visi pembangunan nasional jangka panjang.

Analisis Visi Nasional dan Pembangunan SDM

Proposal kebijakan ini selaras secara langsung dengan agenda strategis nasional. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045 mengamanatkan pembangunan SDM yang berdaya saing sebagai pilar utama. Hal ini dipertegas dalam Asta Cita keempat, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi...” dan Asta Cita kelima, “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi...”.

Penguasaan koding dan KA merupakan fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Keterampilan ini adalah prasyarat untuk menciptakan SDM unggul yang mampu bernavigasi dan berinovasi di era Revolusi Industri 4.0. Dengan membekali peserta didik sejak dini, Indonesia dapat membangun ekosistem talenta digital yang solid, mendukung transformasi ekonomi, dan memperkuat posisi bangsa di panggung global.

Evaluasi Kesenjangan Talenta dan Potensi Ekonomi

Urgensi kebijakan ini diperkuat oleh data kuantitatif yang menggarisbawahi potensi ekonomi masif dan kesenjangan talenta yang harus segera diatasi.

• Potensi Ekonomi KA: Sebuah studi oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2023 memproyeksikan kontribusi KA terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN dapat mencapai USD 1 triliun pada tahun 2030. Potensi spesifik untuk Indonesia diperkirakan mencapai USD 366 miliar atau setara Rp 5,8 kuadriliun, sebuah peluang monumental yang hanya dapat direalisasikan melalui ketersediaan talenta yang memadai.
• Kebutuhan Tenaga Kerja: Indonesia dihadapkan pada proyeksi kekurangan sembilan juta pekerja digital pada tahun 2030. Kesenjangan ini mengancam laju pertumbuhan ekonomi digital dan harus dijawab melalui intervensi sistemik di sektor pendidikan.
• Pertumbuhan Komunitas: Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap. Laporan State of Octoverse GitHub 2024, yang dilakukan bersama Keystone.AI dan Marco Iansiti, profesor dari Harvard Business School, menunjukkan bahwa Indonesia adalah komunitas pengembang terbesar ketiga di Asia Pasifik, dengan lebih dari 3,5 juta pengembang. Ini adalah modal dasar yang luar biasa yang perlu didukung dan dikembangkan melalui pendidikan formal.

Analisis Kondisi Literasi Digital Nasional

Meskipun menunjukkan tren positif, tingkat literasi digital nasional masih memerlukan penguatan yang signifikan. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center, skor Indeks Literasi Digital nasional berada di angka 3,54 pada tahun 2022. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2024 berada di skor 43,34.

Kedua indeks ini menempatkan Indonesia pada kategori "sedang". Temuan ini menandakan bahwa meskipun masyarakat semakin cakap dalam menggunakan teknologi, pemanfaatannya belum optimal untuk aktivitas produktif dan inovatif. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi secara efektif melalui intervensi kebijakan yang terstruktur dan terukur, dengan mengintegrasikan kompetensi digital kunci ke dalam jantung sistem pendidikan formal.

Kebutuhan strategis untuk mempersiapkan SDM unggul, menjawab tantangan ekonomi digital, dan meningkatkan literasi digital nasional ini menuntut adanya sebuah landasan kebijakan yang kokoh dan komprehensif, yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

2. Landasan Kebijakan: Argumen Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Sebuah kebijakan yang kuat tidak hanya lahir dari kebutuhan praktis, tetapi juga harus berakar pada landasan filosofis, sosiologis, dan hukum yang solid. Justifikasi fundamental ini memastikan bahwa proposal kebijakan tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur pendidikan, menjawab dinamika sosial, dan memiliki dasar legalitas yang kuat. Bagian ini akan menguraikan ketiga landasan tersebut sebagai justifikasi fundamental untuk integrasi pembelajaran koding dan KA ke dalam sistem pendidikan nasional.

Landasan Filosofis dan Pedagogis

Secara filosofis, pendidikan harus senantiasa berkembang dan responsif terhadap perubahan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh John Dewey serta Oliva & Gordon. Kurikulum adalah produk zamannya yang harus mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik di masa kini dan masa depan. Pada saat yang sama, pendidikan harus tetap berakar pada budaya bangsa, seperti yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara, untuk melahirkan manusia Indonesia yang utuh, berkarakter, dan berdaulat.

Dari sisi pedagogis, pembelajaran koding dan KA selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan modern:

• Konstruktivisme (Piaget): Peserta didik membangun pengetahuan secara aktif melalui eksplorasi dan pemecahan masalah.
• Pembelajaran Berbasis Proyek (Dewey): Peserta didik belajar melalui praktik langsung dan refleksi, menerapkan konsep dalam situasi nyata.
• Computational Thinking (Wing): Peserta didik dilatih untuk berpikir sistematis. Konsep ini mencakup empat pilar: dekomposisi (memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil), pengenalan pola (pattern recognition), abstraksi (menyaring informasi yang tidak relevan), dan berpikir algoritmik (algorithmic thinking) untuk merancang solusi langkah-demi-langkah. Keterampilan ini bersifat universal dan esensial di berbagai disiplin ilmu.

Integrasi koding dan KA, dengan demikian, bukan sekadar penambahan materi teknis, melainkan sebuah pendekatan pedagogis untuk membangun keterampilan abad ke-21 yang krusial.

Landasan Sosiologis

Perkembangan teknologi telah menciptakan "masyarakat jaringan" (Castells) yang didisrupsi oleh Revolusi Industri 4.0 (Schwab). Namun, sebagai respons terhadap potensi degradasi peran manusia dalam era tersebut, muncul visi Masyarakat 5.0, sebuah konsep yang diinisiasi Jepang untuk menciptakan "masyarakat cerdas yang berpusat pada manusia" dengan dukungan teknologi digital. Visi ini membingkai adopsi KA bukan hanya sebagai keharusan ekonomi, tetapi sebagai pilihan strategis untuk memanfaatkan teknologi demi kebaikan sosial.

Disrupsi ini membawa konsekuensi langsung pada dunia kerja. Future of Jobs Report 2023 dari World Economic Forum memproyeksikan bahwa pada 2027, adopsi teknologi seperti mahadata dan KA akan mendorong terciptanya 69 juta pekerjaan baru dan pada saat yang sama menghilangkan sekitar 83 juta pekerjaan lama.

Data ini menggarisbawahi urgensi adaptasi keterampilan. Tanpa intervensi pendidikan yang sistematis untuk membekali generasi muda dengan kompetensi digital yang relevan, Indonesia berisiko mengalami pelebaran kesenjangan digital dan sosial. Hal ini dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif.

Landasan Yuridis

Proposal kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

• Undang-Undang Dasar 1945: Kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", yang dalam konteks abad ke-21 menuntut penguasaan kompetensi digital sebagai kecakapan hidup fundamental.
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Mengamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan integrasi Koding dan KA bukan pilihan, melainkan pemenuhan mandat undang-undang.
• UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN: Memberikan mandat yang jelas untuk pembangunan SDM yang berdaya saing sebagai kunci utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
• Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021: Menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan pengembangan kurikulum yang harus relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.
• Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024: Menegaskan bahwa kurikulum harus relevan dengan isu global dan mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana kompetensi digital adalah pendorong utamanya.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat ini, sebuah kerangka kebijakan yang konkret dan terstruktur dapat dirumuskan untuk mengimplementasikan pembelajaran koding dan KA secara efektif di seluruh jenjang pendidikan.

3. Kerangka Kebijakan yang Diusulkan: Struktur Kurikulum dan Kompetensi

Bagian ini menyajikan kerangka kebijakan yang diusulkan dengan tujuan untuk menyediakan struktur kurikulum yang fleksibel, bertahap, dan relevan. Kerangka ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi koding dan KA yang esensial, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan tetap memperhatikan keragaman kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Struktur dan Posisi dalam Kurikulum

Rekomendasi utama kebijakan ini adalah menetapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Struktur ini memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berminat untuk mendalami bidang ini secara lebih terstruktur, tanpa memberatkan peserta didik lainnya.

Berikut adalah usulan struktur dan alokasi waktu yang direkomendasikan:

Jenjang	Kelas	Alokasi Waktu per Minggu
SD/MI	5 dan 6	2 jam pelajaran
SMP/MTs	7, 8, dan 9	2 jam pelajaran
SMA/MA/SMK/MAK	10	2 jam pelajaran
SMA/MA	11 dan 12	Hingga 5 jam pelajaran
SMK/MAK	11 dan 12	Hingga 4 jam pelajaran

Penting untuk ditekankan bahwa kerangka ini dirancang dengan fleksibilitas. Bagi satuan pendidikan yang belum siap menetapkannya sebagai mata pelajaran pilihan, Koding dan KA dapat diimplementasikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau diintegrasikan secara tematis ke dalam mata pelajaran lain yang relevan, sesuai dengan kesiapan sumber daya masing-masing.

Elemen dan Capaian Pembelajaran Bertahap

Kurikulum ini dibangun di atas enam elemen pembelajaran inti yang saling terkait:

1. Berpikir Komputasional
2. Literasi Digital
3. Algoritma Pemrograman
4. Analisis Data
5. Literasi dan Etika Kecerdasan Artifisial
6. Pemanfaatan dan Pengembangan Kecerdasan Artifisial

Capaian pembelajaran dirancang secara progresif sesuai dengan fase perkembangan kognitif peserta didik:

• Fase C (Kelas 5-6 SD): Fokus pada fondasi berpikir logis dan pemecahan masalah sederhana dalam konteks sehari-hari. Peserta didik diperkenalkan pada etika dasar penggunaan KA melalui pendekatan unplugged (tanpa perangkat digital) dan visual untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat.
• Fase D (Kelas 7-9 SMP): Pengenalan pemrograman berbasis blok, analisis konten digital secara kritis, serta pemahaman mengenai dampak sosial dan persoalan bias pada sistem KA. Peserta didik mulai menerapkan logika pemrograman untuk menciptakan produk digital sederhana.
• Fase E & F (Kelas 10-12 SMA/SMK): Pendalaman algoritma dan pemrograman berbasis teks. Peserta didik belajar analisis data, prompt engineering, serta mengembangkan model dan aplikasi KA sederhana untuk menyelesaikan masalah nyata, mempersiapkan mereka untuk studi lanjut atau dunia kerja.

Metode dan Media Pembelajaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan kurikulum, metode pembelajaran yang direkomendasikan berpusat pada peserta didik dan bersifat aplikatif, antara lain:

• Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-based Learning): Peserta didik belajar dengan mengerjakan proyek nyata yang relevan.
• Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-based Learning): Peserta didik mengembangkan solusi untuk masalah yang kompleks dan otentik.
• Gamifikasi: Menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan.

Pendekatan implementasi akan memanfaatkan metode plugged (menggunakan perangkat digital) dan unplugged (tanpa perangkat digital). Fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran koding dan KA dapat diimplementasikan di seluruh sekolah, termasuk di daerah dengan tingkat kesiapan infrastruktur teknologi yang beragam.

Dengan kerangka kurikulum yang jelas ini, langkah selanjutnya adalah merancang peta jalan implementasi yang strategis untuk memastikan 'apa' yang diusulkan dapat diwujudkan secara efektif di seluruh negeri.

4. Peta Jalan Implementasi Strategis

Keberhasilan kebijakan integrasi pembelajaran koding dan KA sangat bergantung pada strategi implementasi yang cermat, realistis, dan didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan ini dirancang untuk memastikan transisi yang mulus, peningkatan kapasitas yang efektif, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pendekatan Implementasi Bertahap

Untuk mengantisipasi keragaman kondisi sekolah di Indonesia, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap. Penentuan sekolah pelaksana pada tahap awal akan didasarkan pada tiga kriteria utama kesiapan:

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Ketersediaan perangkat komputer yang memadai dan akses internet yang stabil.
2. Kesiapan Tenaga Pengajar: Adanya guru dengan minat atau kompetensi awal di bidang informatika, koding, atau KA yang dapat menjadi pionir.
3. Dukungan Sumber Daya: Kemampuan sekolah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan berkelanjutan, termasuk pelatihan dan pendampingan.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memfokuskan sumber daya, mengidentifikasi praktik baik, dan menyempurnakan model implementasi sebelum diperluas secara nasional.

Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Guru

Guru adalah ujung tombak keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, program pengembangan kapasitas guru yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama.

1. Kualifikasi Guru: Kualifikasi minimum adalah D4/S1. Untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, prioritas diberikan kepada guru Informatika. Untuk jenjang SD, guru kelas yang memiliki minat dan kemauan untuk belajar dapat diberdayakan.
2. Program Bimbingan Teknis (Bimtek): Menyiapkan calon pengajar pelatihan (Training of Trainers - ToT) yang berasal dari Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), dan praktisi industri. Mereka akan menjadi agen penyebarluasan kompetensi di daerah.
3. Model Pelatihan Guru: Menerapkan model pelatihan berkelanjutan IN-ON-IN (In-Service Training, On-the-Job Training, In-Service Training 2). Model ini secara strategis dipilih untuk mengatasi kelemahan pelatihan tunggal yang seringkali gagal menghasilkan perubahan praktik. Dengan mengintegrasikan pendampingan di tempat kerja (ON) dan refleksi mendalam (IN-2), model ini memastikan transfer pengetahuan menjadi kompetensi nyata di dalam kelas.
4. Sertifikasi: Menyediakan program sertifikasi khusus untuk guru Koding dan KA. Ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, memberikan pengakuan kompetensi, dan membuka jalur karir yang jelas.

Kemitraan Multi-Stakeholder

Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan relevan.

• Pemerintah (Pusat & Daerah): Bertanggung jawab atas regulasi, penyusunan kurikulum, dan pengadaan fasilitas dasar.
• Perguruan Tinggi: Berperan dalam riset, pengembangan metode pembelajaran inovatif, dan penyediaan pelatihan akademik bagi guru.
• Sektor Swasta/Industri Teknologi: Menyediakan sumber daya (platform, perangkat lunak), menyelenggarakan bootcamp, dan memberikan masukan agar kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
• Komunitas dan NGO: Mendukung pelatihan di tingkat akar rumput, melakukan advokasi, dan memberikan pendampingan intensif di daerah dengan akses terbatas.

Pemantauan dan Evaluasi

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) akan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi. Mekanisme ini bertujuan untuk menilai proses implementasi, mengukur dampak kebijakan terhadap hasil belajar peserta didik, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan peta jalan yang terstruktur dan didukung oleh komitmen bersama, langkah selanjutnya adalah bergerak menuju aksi nyata untuk merealisasikan visi ini.

5. Rekomendasi dan Panggilan untuk Aksi

Integrasi pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial ke dalam kurikulum nasional bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan fundamental untuk masa depan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan generasi yang siap menghadapi tantangan era digital, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tegas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi Kebijakan Utama

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, berikut adalah lima pilar rekomendasi strategis yang perlu segera diimplementasikan:

1. Tetapkan Koding & KA sebagai Mata Pelajaran Pilihan yang Fleksibel Tetapkan Koding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang SD (kelas 5-6), SMP, dan SMA/SMK (kelas 10), dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Berikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengimplementasikannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain sesuai kesiapan.
2. Perkuat Kerangka Regulasi untuk Akomodasi Kurikulum Lakukan revisi regulasi terkait struktur kurikulum untuk secara resmi mengakomodasi Koding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan. Susun capaian pembelajaran yang jelas dan selaras dengan mata pelajaran Informatika untuk memastikan kesinambungan belajar.
3. Bangun Ekosistem Pembelajaran Melalui Konten dan Pelatihan Guru Kembangkan buku teks utama dan bahan ajar yang berkualitas. Laksanakan program pelatihan guru secara intensif dan berkelanjutan dengan model IN-ON-IN. Optimalkan pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk memperluas jangkauan pelatihan.
4. Formalisasikan Profesionalisme Guru Melalui Sertifikasi dan Linieritas Sediakan program sertifikasi khusus bagi guru Koding dan KA untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Lakukan revisi regulasi terkait linieritas sertifikasi untuk memastikan pengakuan formal terhadap guru pengampu mata pelajaran ini.
5. Jamin Keberlanjutan Melalui Kolaborasi Lintas Sektor dan Evaluasi Berkala Bangun kemitraan multi-stakeholder yang kuat dengan industri, perguruan tinggi, dan komunitas untuk memperkaya ekosistem pembelajaran. Laksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Panggilan untuk Aksi

Masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan kita beradaptasi dan berinovasi. Kebijakan ini adalah investasi strategis untuk membangun fondasi talenta digital yang akan membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengajak para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pimpinan satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengadopsi dan mendukung penuh implementasi rekomendasi ini. Marilah kita bergerak serentak untuk membekali generasi penerus, bukan sebagai pengikut pasif arus teknologi, melainkan sebagai arsitek masa depan digital Indonesia yang berdaulat dan disegani di panggung global.

Sumber Rujukan: Riady, Stephanie and Setiawan, Dorita and Ismah, Ismah and Purwarianti, Ayu and Jihad, Asep and Rachmahana, Ratna Syifa’a and Audah, Ali and Izzatusholekha, Izzatusholekha and Muhaemin, Muhaemin and Siadari, Thomhert Suprapto and Zakaria, Ahmad Syahid and Nugroho, Septiaji Eko (2025) Naskah akademik : pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.