4 Gebrakan Mengejutkan di Aturan Baru Kepala Sekolah 2025: Apa Saja yang Berubah?

Pendahuluan: Menyongsong Wajah Baru Kepemimpinan Sekolah

Kepala sekolah adalah nakhoda yang menentukan arah dan kualitas sebuah institusi pendidikan. Peran krusial mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermutu tidak dapat dipungkiri. Memahami hal ini, pemerintah telah memperkenalkan sebuah regulasi baru, Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, yang siap membawa perubahan signifikan. Peraturan ini secara resmi menggantikan Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2021 dan bagian-bagian krusial terkait penugasan kepala sekolah dalam regulasi Pendidikan Guru Penggerak. Pertanyaannya, apakah perubahan ini merupakan sebuah langkah maju bagi pendidikan Indonesia? Mari kita bedah empat gebrakan paling berdampak dari kebijakan baru ini.

1. Monopoli Jalur Guru Penggerak Resmi Berakhir

Salah satu perubahan paling fundamental dalam peraturan baru ini adalah pencabutan secara formal aturan-aturan sebelumnya. Secara spesifik, Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2021 dan, yang terpenting, bagian dari Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak yang mengatur penugasan sebagai kepala sekolah, telah "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" (Pasal 33).

Implikasinya sangat besar. Ini dapat diartikan sebagai "menyamaratakan arena persaingan" (leveling of the playing field). Jika sebelumnya jalur Pendidikan Guru Penggerak menjadi syarat utama, kini pintu menuju posisi kepala sekolah tidak lagi didominasi oleh satu program spesifik. Sebagai gantinya, semua kandidat kini harus melewati gerbang seleksi baru yang terstandarisasi, yaitu "seleksi administrasi" dan "seleksi substansi" (Pasal 11). Perubahan ini membuka kesempatan yang lebih luas bagi semua guru berkualitas untuk bersaing secara adil.

2. Kepala Sekolah Kini Wajib Berjiwa Entrepreneur

Peraturan baru ini menetapkan tiga kompetensi inti yang harus dimiliki seorang kepala sekolah, yaitu sosial, kepribadian, dan profesional (Pasal 2 ayat (2)). Namun, ada satu tambahan yang sangat mengejutkan dan modern. Aturan ini secara eksplisit memasukkan "kemampuan sebagai entrepreneur" sebagai bagian dari kompetensi profesional (Pasal 2 ayat (3)).

Artinya, kepala sekolah tidak lagi hanya diharapkan menjadi manajer atau administrator. Mereka dituntut menjadi inovator yang mampu mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya secara kreatif, dan memimpin dengan pola pikir kewirausahaan. Pergeseran ini memberi sinyal bahwa pemerintah menginginkan pemimpin sekolah yang tidak hanya bergantung pada dana rutin pemerintah (seperti dana BOS), tetapi juga mampu secara proaktif mencari kemitraan dengan komunitas, peluang penggalangan dana, dan manajemen sumber daya yang inovatif untuk mengakselerasi kemajuan sekolah.

3. Ingin Jadi Kepala Sekolah? Kini Anda Bisa Mencalonkan Diri Sendiri

Secara tradisional, proses pemilihan kepala sekolah cenderung bersifat top-down. Aturan baru ini mendobrak tradisi tersebut dengan memperkenalkan sistem jalur ganda yang lebih demokratis.

Di satu sisi, jalur undangan dari Dinas Pendidikan masih dipertahankan (Pasal 9 huruf a). Namun, gebrakan utamanya ada pada jalur kedua. Melalui mekanisme baru dalam Pasal 9 huruf b, seorang Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) kini "secara pribadi dapat mendaftarkan diri" untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Ini adalah pergeseran signifikan menuju sistem yang lebih meritokratis dan bottom-up, yang berjalan paralel dengan mekanisme tradisional. Kebijakan ini memberdayakan guru-guru proaktif dan ambisius untuk mengambil kendali atas jalur karier mereka tanpa harus pasif menunggu nominasi dari atasan.

4. Syarat Pangkat dan Pengalaman Bisa Lebih Fleksibel Saat Darurat

Di satu sisi, peraturan baru menetapkan standar yang cukup ketat bagi calon kepala sekolah dari kalangan PNS dan PPPK. Standar umumnya adalah:

• Untuk PNS: pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
• Untuk PPPK: Telah mencapai jenjang jabatan minimal Guru Ahli Pertama, dengan pengalaman kerja sebagai guru setidaknya 8 tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf d).

Namun, di sisi lain, kebijakan ini menunjukkan sisi pragmatisnya. Dalam situasi di mana terjadi kekurangan kandidat, pemerintah daerah dapat menerapkan fleksibilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), syarat tersebut dapat dilonggarkan menjadi:

• PNS dapat diusulkan dengan pangkat lebih rendah, yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
• PPPK dapat diusulkan dengan pengalaman kerja lebih singkat, yaitu hanya 4 tahun.

Fleksibilitas ini bukanlah langkah arbitrer. Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa kelonggaran ini hanya dapat diterapkan jika ketidaktersediaan kandidat "dibuktikan dengan data hasil pemetaan... yang bersumber dari data Kementerian." Ini adalah pendekatan realistis namun tetap terkontrol untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan, terutama di daerah terpencil, demi memastikan roda pendidikan tetap berjalan.

Kesimpulan: Siapkah Kita untuk Era Baru Kepemimpinan Ini?

Secara ringkas, Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 membawa empat pergeseran utama: proses seleksi yang lebih terbuka, tuntutan akan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan individu melalui pendaftaran mandiri, dan fleksibilitas pragmatis dalam persyaratan. Kebijakan ini seolah membangun fondasi baru untuk kepemimpinan sekolah di Indonesia.

Dengan semua perubahan fundamental ini, mampukah sistem baru ini benar-benar melahirkan generasi pemimpin sekolah yang lebih inovatif dan adaptif untuk menjawab tantangan masa depan pendidikan Indonesia?

Sumber Rujukan: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.